LITTLE KNOWN FACTS ABOUT AGUS JOKO.

Little Known Facts About agus joko.

Little Known Facts About agus joko.

Blog Article

The following content articles are merged in Scholar. Their put together citations are counted just for the main short article.

The condition’s losses calculated by the BPK have to be genuine and definite, which include asset reduction, money, or state’s securities, he pointed out, incorporating which the board didn't determine the condition’s losses resulting from forest destruction in Riau or mining in Papua.

IDI's Board is composed of 10 customers from diverse supreme audit institutions. Get to know them improved inside our "Fulfill the Board" collection.

Informal economic system at long standing can't be denied from thourough financial advancement in Indonesia. The casual sector has set up considering the fact that in the beginning of countrywide advancement. Unideal structural transformation which was transpired also turning out to be a triggering factor for mushrooming this sector. The existence of informal sector in truth has supplied plentiful work prospect.

Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim get more info KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama forty menit.

Dan yang tak kalah luar biasa, kata dia, AJP sudah mempunyai tujuan dan visi yang jelas ketika pertama kali dilantik sebagai anggota BPK.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Though since the Board Member II, he undertook the state fiscal management and accountability, particularly in the field of overall economy and national enhancement organizing.

As IDI’s Board prepares for its Conference on twenty five March 2021, we questioned Dr. Pranomo a few questions about governance and what it means to become a whole new member with the Board.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and right check. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

Ia mengungkapkan, ini bukan kali pertama dirinya menghadapi situasi seperti ini, karena sebelumnya ia sudah beberapa kali menyampaikan ide dan gagasan di hadapan pasangan calon lain, termasuk saat mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.

“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Report this page